Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan/Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan/Politik. Tampilkan semua postingan
BUPATI BLITAR HIMBAU BAHAYA NARKOBA
Selasa, September 30, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Bupati Blitar, H.Herry
Noegroho menghimbau kepada Seluruh Pimpinan Kepala SKPD dan Camat di
seluruh Kabupaten BLitar untuk menyosialisasikan bahaya narkoba. Ini
sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Diharapkan pimpinan
SKPD untuk melaksanakan hal-hal diantaranya; mengadakan Sosialisasi
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang P4GN,
mengimpelementasikan Inpres 12 tahun 2011 di amsing-masing SKPD dengan
mengadakan pembinaan kepada PNS di unit kerjanya. Juga melaporkan
rencana aksi tersebut setiap 6 bulan dilaporkan kepada Bupati dengan
tembusan Inspektorat Kabupaten dan BNK Kabupaten Blitar.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar
dalam surat tersebut menegaskan, apabila PNS terbukti menggunakan
narkoba, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, penggunaan narkoba bertentangan dengan PP 53 Tahun 2010 dan
Perka BKN Nomor 21 Pasal 3 ayat 4 bahwa tidak melaksanakan kewajiban
untuk menaati segala peraturan perundang-undangan. (Humas)
TAK LULUS PLPG, 84 GURU TERANCAM GAGAL SERTIFIKASI
Senin, September 29, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Dari hasil
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang digelar oleh UMM, dari
107 guru yang menjadi peserta, tercatat 84 diantaranya tidak lulus
seleksi. Demikian diungkapkan Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas
Pendidikan Kab. Blitar, Jumanto. Menurut Jumanto, nilai mereka jeblok,
tidak memenuhi standar ujian tulis local. Meskipun masih ada kesempatan
untuk mengulang, namun jika tetap gagal maka sertifikasi guru
bersangkutan akan gagal.
Jumato menambahkan, sebenarnya proses
seleksi untuk sertifikasi guru tahun ini tidak berbeda dengan
sebelumnya, dimana guru yang telah lolos dalam Uji Kopentensi Guru (UKG)
bisa mengikuti PLPG. UKG disyaratkan hanya untuk guru yang telah
mengabdi selama minimal 5 tahun dan memiliki jam mengajar 24 jam
per-minggu, sehingga keberhasilan guru dalam PLPG sangat bergantung pada
kopetensi yang dimilikinya.
Saat disinggung mengenai kemungkinan
rekayasa jam mengajar oleh guru, Jumanto mengatakan hal tersebut
mustahil dapat dilakukan, utamanya untuk guru Dikdas, sebab dengan
sistem DAPODIK dan acuan kurikulum 2013, akan dapat diketahui apakah
jam mengajar guru sudah sesuai atau tidak. (IM-Dishubkominfo)
BUPATI BLITAR KIRAB PIALA WTN
Rabu, September 17, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Untuk ketiga,
Kabupaten Blitar meraih penghargaan di bidang transportasi. Jika tahun
lalu, Kabupaten dengan sebutan seribu candi ini mendapatkan penghargaan
berupa Plakat dan Sertifikat Wahana Tata Nugraha (WTN), Tahun 2014 ini,
mendapatkan Piala WTN kategori Kota kecil. Wujud syukur mendapat
penghargaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar kirab Piala
WTN di RTHKecamatan Wlingi , Rabu (17/9).
Sebelum memberangkatkan peserta kirab
Piala WTN, Bupati Blitar, H. Herry Noegroho yang didampingi Wakil Bupati
Blitar, H. Rijanto dan sejumlah Kepala SKPD mengungkapkan, penghargaan
WTN adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
kota-kota yang mampu menata transportasi public dengan baik.
Diperolehnya plakat dan sertifikat tahun lalu memacu masyarakat
Kabupaten Blitar untuk makin berbenah. Ini juga darui hasil evaluasi Tim
Penilai tahun-tahun sebelumnya. Dengan semangat dan kekompakan, tahun
ini Kabupaten Blitar bisa meraih Piala WTN yang didserahkan langsung
oleh Menteri Perhubungan RI, EE. Mangindaan di Jakarta, awal bulan
lalu.
Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini
juga mengatakan, penghargaan Piala WTN bukanlah akhir dari usaha dalam
menata system transportasi, namun menjadikan pendorong semangat untuk
bersama-sama masyarakat mewujudkan terciptanya lalu lintas dan angkutan
yang tertib, lancar, selamat,aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin
ekuitas hak pengguna jalan. Untuk itu, Bupati Blitar mengajak seluruh
masyarakat Kabupaten BLitar untuk terus berupaya mewujudkan system
transportasi dan pelayanan angkutan yang lebih baik,tidak hanya di Kota
Wlingi namun kota-kota maupun kecamatan lainnya yanga da di Kabupaten
Blitar.
Diakhir sambutannya, BUpati Blitar
mengucapkan terim aksih kepada seluruh masyarakat Wlingi dan para
stakeholder yang telah membantu terciptanya Kota Wlingi yang lebih
tertib dalam berlalu lintas sehingga penghargaan berupa PIala Wahana
tata Nugraha di tahun ini bisa didapatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Buypati
Blitar beserta jajarannya bersama masyarakat mengadakan tasyakuran
dengan potong tumpeng. Kirab yang berlangsung sekitar 45 menit dengan
rute start- finish Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wlingi tersebut antara lai
melewati Lingkungan Pandean, Beru. Kirab dimeriahkan oleh iring-iringan
motor Pantom, juru parker, sepeda onthel dan mobil antik. (Humas)
HARGA TEBU TERUS ANJLOK, PEMKAB. BLITAR HIMBAU PETANI BATASI TANAM TEBU
Selasa, September 16, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Menyusul
anjloknya harga tebu yang berlangsung sejak awal tahun ini, Pemkab.
Blitar meminta petani membatasi luasan lahan tanam tebu. Diungkapkan
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, Supandi, hal tersebut
utamanya diperuntukkan petani Tebu Rakyat Mandiri (TRM) yang belum
menjalin kerjasama pemasaran tebu dengan Pabrik Gula. Sebab jika petani
mandiri tidak mengurangi luasan lahan tanam tebu dari sebelumnya, maka
selain harga jual semakin anjlok, kemungkinan besar hasil panen tebu
mereka pun tidak dapat terpasarkan. Hal ini berbeda dengan petani tebu
skala besar yang sudah menandatangani kerjasama dengan Pabrik Gula.
Selain itu, untuk menekan kerugian akibat merosotnya harga tebu di
pasaran, petani dihimbau untuk beralih ke komoditi lain yang harga
jualnya masih relatif stabil. Sementara itu, disamping soal turunnya
harga tebu yang kini tinggal Rp. 25.000 – 30.000 /kuintal, tingkat
rendemen atau hasil produksi dari tebu ke gula juga ikut berkurang. Jika
tahun 2012 lalu rendemen 1 kuintal tebu bisa menghasilkan 8 – 11 kg,
kini hanya tinggal 7 – 8 kg saja.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, dari 6.500 ha luasan lahan tebu di Kab. Blitar, 3.500 ha
diantaranya merupakan lahan tebu yang pemiliknya telah bekerja sama
dengan PG Ngadiredjo, sedangkan 2.500 ha lainnya dengan PG Mojopanggung,
dan 500 ha sisanya dengan PG Kebonagung. (IM-Dishubkominfo) sumber : http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12302.html
GULA IMPOR BEREDAR, HARGA TEBU KIAN MEROSOT
Senin, September 15, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Sejak awal tahun 2014 ini, harga jual tebu
hasil petani Kab. Blitar merosot. Bahkan jika dibandingkan satu bulan
yang lalu, harga bahan baku pembuatan gula pasir tersebut kian anjlok.
Jika sebelumnya petani masih mendapatkan hasil Rp 38.000,- /kuintal
tebu, kini justru makin menurun menjadi hanya Rp 25.000,- hingga Rp
30.000,- /kuintal tebu.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, Supandi, tahun ini merupakan tahun terburuk bagi petani tebu. Harga tebu di pasaran hancur. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada 2012 lalu, dimana harga jual tebu relatif tinggi di kisaran Rp 55.000,- hingga Rp. 60rb/kuintal. Penyebabnya tidak lain karena beredarnya gula import di pasaran. Gula ravinasi yang seharusnya hanya diperuntukkan kebutuhan industri tersebut justru marak di pasaran dan banyak dikonsumsi masyarakat. Dampaknya gula kristal produksi Pabrik Gula banyak yang tertahan di gudang. Ini menjadikan pabrik gula membatasi pembelian tebu dari petani. Terkait hal ini, Supandi mengaku Pemkab. Blitar tidak bisa berbuat banyak untuk membantu petani tebu. Sebab solusi dari permasalahan ini hanyalah penghentian pembelian gula import yang sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, sampai dengan tahun 2014, luas lahan tebu di Kab. Blitar mencapai 6.500 ha. (IM-Dishubkominfo) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12299.html
Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, Supandi, tahun ini merupakan tahun terburuk bagi petani tebu. Harga tebu di pasaran hancur. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada 2012 lalu, dimana harga jual tebu relatif tinggi di kisaran Rp 55.000,- hingga Rp. 60rb/kuintal. Penyebabnya tidak lain karena beredarnya gula import di pasaran. Gula ravinasi yang seharusnya hanya diperuntukkan kebutuhan industri tersebut justru marak di pasaran dan banyak dikonsumsi masyarakat. Dampaknya gula kristal produksi Pabrik Gula banyak yang tertahan di gudang. Ini menjadikan pabrik gula membatasi pembelian tebu dari petani. Terkait hal ini, Supandi mengaku Pemkab. Blitar tidak bisa berbuat banyak untuk membantu petani tebu. Sebab solusi dari permasalahan ini hanyalah penghentian pembelian gula import yang sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, sampai dengan tahun 2014, luas lahan tebu di Kab. Blitar mencapai 6.500 ha. (IM-Dishubkominfo) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12299.html
SEKDES, PELAKU UTAMA PEMERINTAHAN DESA
Rabu, September 10, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar (Bapemas) gencar melakukan
pembelajaran terhadap aparatur Pemerintah Desa, satu diantaranya kepada
Sekretrais Desa yang notabene adalah pelaku utama pemerintahan desa.
Pembelajaran ini dalam rangka aplikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan PP. No.43 Tahun 2014. Ini mulai perencanaan hingga
pertanggunjawaban keuangan desa. Pasalnya, tiap Desa akan mendapatkan
kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 800 juta
sampai 1,4 Milyar per tahun.
Menurut Plt. Kepala Bapemas, Joni
Setiawan, S.Sos, M.Si dalam laporannya saat pembukaan Bimbingan Teknis
Bagi Sekretaris Desa di Hotel Grand Mension, Rabu (10/9) menjelaskan,
SDM aparatur desa harus ditingkatkan diantaranya melalui Bimbingan
Teknis seperti ini. Materi yang akan disampaikan diantranya; manajemen
pemrintahan desa dan pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, kepala desa
nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen. Seperti diketahui, desa
sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam
mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kendati demikian
harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang. Untuk itu, kualitas SDM pemerintahan desa harus ditingkatkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah
Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso,MM saat membuka kegiatan
tersebut mnegungkapkan, Sekretaris Desa harus memilki kesiapan yang
matang, wawasan dan pengetahuan. Pengelolaan keuangan nantinya
diharapkan bagus. Dana diprogramkan semata-mata untuk kesejahteraan
masyarakat desa masing-masing. Intinya, semua desa harus berubah jauh
lebih baik. Kendati sekarang ini perkembangan desa sudah luar biasa.
Seperti yang diketahui, tugas Sekretrais Desa yakni membantu
Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan
administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan pemrintahan
Desa. (Humas) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12269.html
PEMKAB. BLITAR BERIKAN KELELUASAAN BAGI KADES UNTUK TENTUKAN SEKDESNYA
Jumat, September 05, 2014 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Entri
Blitar – Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memang mengatur jabatan
Sekretaris Desa dikembalikan pada perangkat non PNS yang diambilkan dari
warga desa setempat. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan
keleluasaan bagi Kepala Desa, khususnya untuk menentukan siapa yang
berhak atau layak menempati posisi Sekretaris Desa.
Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso, kendati UU No. 6 menetapkan jabatan Sekdes tidak lagi diisi oleh PNS, namun pemerintah tidak serta-merta akan menarik semua Sekretaris Desa berstatus pegawai negeri itu ke sekretariat atau SKPD. Selain karena PP yang mengatur hal tersebut belum turun, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi desa utamanya Kepala Desa untuk menentukan Sekretaris Desa yang akan mendampinginya. Jika Kepala Desa tetap menghendaki sekdes lama yang notabene PNS untuk tetap menempati jabatan tersebut dengan pertimbangan masih dibutuhkan, maka ini akan menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya jika desa menginginkan adanya regenerasi dan memilih orang baru, maka sekdes bersangkutan akan ditarik ke secretariat.
Namun karena hingga kini PP No. 45 Tahun 2007 yang mengatur tentang Sekdes PNS belum dicabut, maka sambil menunggu PP yang baru maka sekdes PNS tetap menjalankan tugas seperti biasa. (IM-Dishubkominfo) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12231.html
Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso, kendati UU No. 6 menetapkan jabatan Sekdes tidak lagi diisi oleh PNS, namun pemerintah tidak serta-merta akan menarik semua Sekretaris Desa berstatus pegawai negeri itu ke sekretariat atau SKPD. Selain karena PP yang mengatur hal tersebut belum turun, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi desa utamanya Kepala Desa untuk menentukan Sekretaris Desa yang akan mendampinginya. Jika Kepala Desa tetap menghendaki sekdes lama yang notabene PNS untuk tetap menempati jabatan tersebut dengan pertimbangan masih dibutuhkan, maka ini akan menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya jika desa menginginkan adanya regenerasi dan memilih orang baru, maka sekdes bersangkutan akan ditarik ke secretariat.
Namun karena hingga kini PP No. 45 Tahun 2007 yang mengatur tentang Sekdes PNS belum dicabut, maka sambil menunggu PP yang baru maka sekdes PNS tetap menjalankan tugas seperti biasa. (IM-Dishubkominfo) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/09/12231.html
PDRB SEKTOR PERKEBUNAN JATIM CAPAI RP 20 TRILIUN
Rabu, September 03, 2014 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Entri
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkebunan Jawa Timur
selama tiga tahun terakhir terus meningkat dengan capaian Rp 2 triliun
per tahun. Jika tiga tahun lalu PDRB mencapai Rp 14 triliun, kini
meningkat menjadi Rp 20 triliun.
“PDRB sebesar Rp 20 triliun ini adalah jumlah dari seluruh komoditi perkebunan Jawa Timur seperti tebu, tembakau, kopi, kakao, cengkeh, cabe jamu, dan banyak komoditi yang lain. Ini bisa dicapai karena seluruh masyarakat perkebunan Jatim dalam tiga tahun terakhir berada pada jalur yang benar (on the track),” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Moch Samsul Arifien, Rabu (3/9).
Samsul memberikan contoh capaian komoditi tebu yang merupakan penyumbang PDRB perkebunan terbesar yaitu nilainya mencapai Rp 10 triliun. Pada tiga tahun yang lalu luasan areal tebu di Jatim 198 ribu hektare sekarang telah menjadi 217 ribu hektare di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Luasan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Jatim menanam tebu. Walaupun disinyalir ada rembesan tebu dari luar Jatim masuk ke PG di Jawa Timur, namun ternyata jumlahnya sedikit sekitar 2 ribu hektare, sehingga luasan areal Jatim tetap tinggi yaitu 215 ribu ha.
Menyikapi tentang rendemen yang masih menjadi permasalahan klasik, Samsul mengungkapkan telah dilakukan langkah-langkah seperti terbitnya Perda Rendemen, Audit Efisiensi PG, serta pembentukan Tim Rendemen oleh Ditjenbun.
Untuk komoditi tembakau Jawa Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan produksi tembakau terutama tembakau virginia melihat kenyataan bahwa pabrik rokok masih mengimpor tembakau jenis ini dari Cina. Tembakau yang menyumbang PDRB Jatim sebesar Rp 3 triliun ternyata menghasilkan nilai cukai yang sangat besar yaitu 75% dari cukai nasional.
Jika pada tahun 2014 ini cukai nasional diprediksi mencapai Rp 104 triliun, maka Jawa Timur menyumbang sebesar sekitar Rp 76 triliun, yang mana angka ini melampaui keuntungan seluruh perusahaan BUMN dengan keuntungan hanya mencapai Rp 35 triliun.
Menyorot komoditi kopi, Samsul mengungkapkan bahwa produksi kopi perkebunan rakyat dan perkebunan besar di Jawa Timur berkisar antara 56 sampai 60 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, konsumsi untuk masyarakat Jawa Timur masih rendah, yaitu sekitar 0,5 – 0,7 kg per orang per tahun atau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur mencapai sekitar 17 ribu ton per tahun. Sisa 40 ribu ton tersebut akan diekspor.
Namun kenyataan di lapangan, lanjutnya, nilai ekspor kopi Jawa Timur mencapai 77 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aliran masuk kopi dari luar Jawa Timur untuk diekspor lewat Jawa Timur. Kopi Jawa Timur memang telah diakui memiliki nama di pasar dunia seperti Kopi Bondowoso/kawasan Ijen Raung yang telah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) dikenal dengan nama Java Coffee. Juga terdapat Kopi Dampit yang ke depan juga akan mengajukan sertifikasi IG.
Untuk komoditi kakao, Samsul kembali mengungkap keberhasilan kakao rakyat di zona pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi yang telah mengembalikan produksi kakao Jawa Timur seperti kondisi perkebunan besar 7 tahun yang lalu yaitu dengan produksi 35 ribu ton. Mengingat konsumsi kakao dari masyarakat kita yang masih rendah, Kadisbun berharap agar ditingkatkan dengan menghidangkannya pada acara-acara sebagai alternatif pendamping dari minuman kopi yang sudah membudaya.
Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015, Samsul berharap masyarakat perkebunan harus siap dengan komoditi perkebunan yang telah diekspor selama ini. Jawa Timur memang dikenal telah mengekspor berbagai komoditi baik yang berasal dari Jawa Timur maupun dari wilayah Indonesia Timur. Berbagai komoditi ekspor perkebunan tersebut adalah tebu (diekspor bentuk molases), kopi, jambu mete, lada, dan pala dengan nilai yang cukup tinggi sekitar Rp 7 triliun. (afr) sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41166
Readmore »» PDRB SEKTOR PERKEBUNAN JATIM CAPAI RP 20 TRILIUN
“PDRB sebesar Rp 20 triliun ini adalah jumlah dari seluruh komoditi perkebunan Jawa Timur seperti tebu, tembakau, kopi, kakao, cengkeh, cabe jamu, dan banyak komoditi yang lain. Ini bisa dicapai karena seluruh masyarakat perkebunan Jatim dalam tiga tahun terakhir berada pada jalur yang benar (on the track),” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Moch Samsul Arifien, Rabu (3/9).
Samsul memberikan contoh capaian komoditi tebu yang merupakan penyumbang PDRB perkebunan terbesar yaitu nilainya mencapai Rp 10 triliun. Pada tiga tahun yang lalu luasan areal tebu di Jatim 198 ribu hektare sekarang telah menjadi 217 ribu hektare di mana hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Luasan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Jatim menanam tebu. Walaupun disinyalir ada rembesan tebu dari luar Jatim masuk ke PG di Jawa Timur, namun ternyata jumlahnya sedikit sekitar 2 ribu hektare, sehingga luasan areal Jatim tetap tinggi yaitu 215 ribu ha.
Menyikapi tentang rendemen yang masih menjadi permasalahan klasik, Samsul mengungkapkan telah dilakukan langkah-langkah seperti terbitnya Perda Rendemen, Audit Efisiensi PG, serta pembentukan Tim Rendemen oleh Ditjenbun.
Untuk komoditi tembakau Jawa Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan produksi tembakau terutama tembakau virginia melihat kenyataan bahwa pabrik rokok masih mengimpor tembakau jenis ini dari Cina. Tembakau yang menyumbang PDRB Jatim sebesar Rp 3 triliun ternyata menghasilkan nilai cukai yang sangat besar yaitu 75% dari cukai nasional.
Jika pada tahun 2014 ini cukai nasional diprediksi mencapai Rp 104 triliun, maka Jawa Timur menyumbang sebesar sekitar Rp 76 triliun, yang mana angka ini melampaui keuntungan seluruh perusahaan BUMN dengan keuntungan hanya mencapai Rp 35 triliun.
Menyorot komoditi kopi, Samsul mengungkapkan bahwa produksi kopi perkebunan rakyat dan perkebunan besar di Jawa Timur berkisar antara 56 sampai 60 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, konsumsi untuk masyarakat Jawa Timur masih rendah, yaitu sekitar 0,5 – 0,7 kg per orang per tahun atau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur mencapai sekitar 17 ribu ton per tahun. Sisa 40 ribu ton tersebut akan diekspor.
Namun kenyataan di lapangan, lanjutnya, nilai ekspor kopi Jawa Timur mencapai 77 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aliran masuk kopi dari luar Jawa Timur untuk diekspor lewat Jawa Timur. Kopi Jawa Timur memang telah diakui memiliki nama di pasar dunia seperti Kopi Bondowoso/kawasan Ijen Raung yang telah memiliki sertifikat IG (Indikasi Geografis) dikenal dengan nama Java Coffee. Juga terdapat Kopi Dampit yang ke depan juga akan mengajukan sertifikasi IG.
Untuk komoditi kakao, Samsul kembali mengungkap keberhasilan kakao rakyat di zona pantai selatan dari Pacitan sampai Banyuwangi yang telah mengembalikan produksi kakao Jawa Timur seperti kondisi perkebunan besar 7 tahun yang lalu yaitu dengan produksi 35 ribu ton. Mengingat konsumsi kakao dari masyarakat kita yang masih rendah, Kadisbun berharap agar ditingkatkan dengan menghidangkannya pada acara-acara sebagai alternatif pendamping dari minuman kopi yang sudah membudaya.
Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015, Samsul berharap masyarakat perkebunan harus siap dengan komoditi perkebunan yang telah diekspor selama ini. Jawa Timur memang dikenal telah mengekspor berbagai komoditi baik yang berasal dari Jawa Timur maupun dari wilayah Indonesia Timur. Berbagai komoditi ekspor perkebunan tersebut adalah tebu (diekspor bentuk molases), kopi, jambu mete, lada, dan pala dengan nilai yang cukup tinggi sekitar Rp 7 triliun. (afr) sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41166
Label:
Pemerintahan/Politik
|
0
komentar
HADAPI MEA 2015, GUBERNUR AJAK MAHASISWA GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
Jumat, Agustus 29, 2014 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Entri
Untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Gubernur Jawa Timur
H Soekarwo mengajak mahasiswa menggunakan produk dalam negeri. Hal ini
adalah bentuk penghargaan dan apresiasi atas karya anak bangsa.
“Mahasiswa kan pewaris nasionalisme jadi bentuknya dengan menggunakan produk dalam negeri atau ACI (Aksi Cinta Indonesia),” kata Soekarwo. Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrabnya saat membuka Kongres Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) IX di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (28/8) sore.
Pakde menuturkan dalam kompetisi Pasar Bebas 2015, masyarakat dituntut untuk mencintai produk dalam negeri. Dalam hal ini menurutnya, mahasiswa sebagai penggerak bangsa, harus terus menggalakkan ACI. Sebab tantangan kedepan adalah terus meningkatkan kualitas dan melakukan efisiensi terhadap produksi. Keadilan dan efisiensi menjadi kata kunci dalam mengatasi setiap permasalahan kehidupan manusia.
Selain itu, gubernur juga meminta mahasiswa terus memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar masyarakat terlindungi dari derasnya arus liberalisasi yang masuk. Tujuannya agar pemerintah hadir untuk membendung maupun mengatasi segala kelemahan yang diciptakan dalam liberalisasi ekonomi. “Pemerintah harus membela masyarakat yang kalah didalam persaingan pasar,” tegas Pakde.
Menghadapi MEA 2015, Pakde menegaskan, Jatim siap menghadapinya. Tahun 2012, PDRB Jatim mencapai 1.1001,72 dan Tahun 2013 meningkat sebesar 1.136,33. Dari jumlah tersebut, kinerja perdangangan antar pulau meningkat pesat. Semester I Tahun 2014 Jatim mengekspor Rp 199,670 trilliun dan mengimpor Rp. 157.341 trilliun. Artinya, terdapat surplus perdagangan sebesar Rp. 28, 415 trilliun dari perdagangan antar pulau.
Kini jumlah UMKM di Jatim sebanyak 6.825.931 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 11.117.439. Dari jumlah tersebut terdiri dari usaha kecil sebanyak 3,84, menengah 0,45 dan mikro 94,71 persen. “Kami akan terus menstandarisasi produk barang dan jasa yang akan masuk ke Jatim,” tambahnya.
Ketua Pengurus Pusat KMHDI, I Kadek Adiawan mengatakan kongres ini diharapkan bisa mencetak kader dan pemimpin negarawan. "Tidak penting bagi kader kami menjadi apa, akan tetapi terlebih bagaimana kader KMHDI bisa bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kadek juga menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Surabaya yang telah mendukung acara baik secara materiil maupun moril. “Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kepada pemprov, pemkot serta para pendukung acara yang lain,” tuturnya.
Acara yang direncanakan selama empat hari ini (28-31/8) akan diisi dengan berbagai kegiatan yakni pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pergantian pengurus pimpinan pusat KMHDI, seminar nasional, tirtha yatra dan bhakti sosial ke Desa Bongso Wetan Kabupaten Gresik.(luk)
sumber : http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41096
Readmore »» HADAPI MEA 2015, GUBERNUR AJAK MAHASISWA GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
“Mahasiswa kan pewaris nasionalisme jadi bentuknya dengan menggunakan produk dalam negeri atau ACI (Aksi Cinta Indonesia),” kata Soekarwo. Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrabnya saat membuka Kongres Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) IX di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Kamis (28/8) sore.
Pakde menuturkan dalam kompetisi Pasar Bebas 2015, masyarakat dituntut untuk mencintai produk dalam negeri. Dalam hal ini menurutnya, mahasiswa sebagai penggerak bangsa, harus terus menggalakkan ACI. Sebab tantangan kedepan adalah terus meningkatkan kualitas dan melakukan efisiensi terhadap produksi. Keadilan dan efisiensi menjadi kata kunci dalam mengatasi setiap permasalahan kehidupan manusia.
Selain itu, gubernur juga meminta mahasiswa terus memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar masyarakat terlindungi dari derasnya arus liberalisasi yang masuk. Tujuannya agar pemerintah hadir untuk membendung maupun mengatasi segala kelemahan yang diciptakan dalam liberalisasi ekonomi. “Pemerintah harus membela masyarakat yang kalah didalam persaingan pasar,” tegas Pakde.
Menghadapi MEA 2015, Pakde menegaskan, Jatim siap menghadapinya. Tahun 2012, PDRB Jatim mencapai 1.1001,72 dan Tahun 2013 meningkat sebesar 1.136,33. Dari jumlah tersebut, kinerja perdangangan antar pulau meningkat pesat. Semester I Tahun 2014 Jatim mengekspor Rp 199,670 trilliun dan mengimpor Rp. 157.341 trilliun. Artinya, terdapat surplus perdagangan sebesar Rp. 28, 415 trilliun dari perdagangan antar pulau.
Kini jumlah UMKM di Jatim sebanyak 6.825.931 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 11.117.439. Dari jumlah tersebut terdiri dari usaha kecil sebanyak 3,84, menengah 0,45 dan mikro 94,71 persen. “Kami akan terus menstandarisasi produk barang dan jasa yang akan masuk ke Jatim,” tambahnya.
Ketua Pengurus Pusat KMHDI, I Kadek Adiawan mengatakan kongres ini diharapkan bisa mencetak kader dan pemimpin negarawan. "Tidak penting bagi kader kami menjadi apa, akan tetapi terlebih bagaimana kader KMHDI bisa bermanfaat bagi ummat, bangsa dan negara," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kadek juga menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Surabaya yang telah mendukung acara baik secara materiil maupun moril. “Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kepada pemprov, pemkot serta para pendukung acara yang lain,” tuturnya.
Acara yang direncanakan selama empat hari ini (28-31/8) akan diisi dengan berbagai kegiatan yakni pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pergantian pengurus pimpinan pusat KMHDI, seminar nasional, tirtha yatra dan bhakti sosial ke Desa Bongso Wetan Kabupaten Gresik.(luk)
sumber : http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/41096
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BERUBAH, PEMKAB. BLITAR JAMIN TAK ADA PHK
Kamis, Agustus 28, 2014 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Entri
Blitar - Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tentang Desa, struktur organisasi
pemerintahan desa berubah atau mengalami pergeseran. Menurut Kepala
Bagian Pemerintahan Kab. Blitar, Suhendro Winarso, jika dalam UU Desa
lama yakni No. 32 Tahun 2004 struktur organisasi pemerintahan desa
utamanya perangkat diatur maksimal hingga 5 jabatan Kepala Urusan
(KAUR), dalam UU No. 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR
ditetapkan maksimal 3 dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada
di bawah Kepala Desa.
Diakui Suhendro, ketentuan baru tersebut
memunculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat desa yang kemungkinan
posisinya sebagai KAUR sudah tidak lagi dibutuhkan. Terkait hal
tersebut, menurutnya sesuai UU No. 6, pemerintah sudah menjamin bahwa
tidak akan ada PHK masal untuk perangkat desa yang saat ini menjabat
sebagai KAUR yang nantinya posisi mereka tidak lagi dipertahankan. Meski
tidak berstatus sebagai PNS, namun keberadaan mereka akan tetap
dipertahankan oleh pemerintah.
Perubahan struktur organisasi pemerintah
desa tersebut akan mulai diberlakukan tahun 2015 mendatang, dimana
Pemkab. Blitar masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. (IM-Dishubkominfo)
JUMLAH PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHAP 2 DI BLITAR BERKURANG.
Kamis, Agustus 28, 2014 | Diposting oleh
Unknown |
Edit Entri
Blitar – Terhitung
mulai Rabu, 26 Agustus 2014, Kantor Pos Blitar mulai mencairkan dana
Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-2 untuk wilayah Kota Blitar.
Sedangkan wilayah Kabupaten Blitar, rencananya mulai di cairkan pada
Jum’at 29 Agustus 2014 untuk tahap 2. Keterangan ini diungkapkan Satgas
PKH Blitar, Wahyu R Wibowo.
Menurut Wahyu, untuk pencairan PKH tahap
ke-2 ini, jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) mengalami penurunan,
dimana untuk Kota Blitar tahap ke-2 tinggal 1.186 KSM atau berkurang 3-5
KSM, sedangkan untuk Kabupaten Blitar berkurang sekitar 30 KSM,
sehingga tinggal 16.007 KSM. Berkurangnya jumlah KSM setiap tahap karena
dari hasil verifikasi yang dilakukan petugas sudah tidak memenuhi
kriteria lagi. Misalnya seperti tidak rutin menimbangkan balitanya di
posyandu atau anaknya sering absen dari sekolah sehingga pemerintah
pusat berhak tidak memberikan lagi bantuan tersebut.
Meski dari segi jumlah KSM berkurang,
namun secara nominal mengalami penambahan karena pada tahap 2 ini ada
bantuan wajib yang diterima. Untuk Kota Blitar pada tahap 2 ini jumlah
total dana PKH mencapai Rp. 704.971.000,- sedangkan Kabupaten Blitar
lebih besar mencapi 9 miliar lebih. (IR-Dishubkominfo)
TAHUN 2015, PEMBANGUNAN JLS DILANJUTKAN DENGAN ANGGARAN RP 500 MILIAR
Senin, Agustus 25, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Setelah sempat
vakum karena terkendala pembebasan lahan, direncanakan pada tahun 2015
mendatang pengerjaan fisik Jalur Lintas Selatan di Kab. Blitar
dilanjutkan kembali. Tahun ini Pemkab. Blitar telah mengawalinya dengan
melanjutkan proses pembebasan lahan yang menyisakan anggaran sekitar 776
juta rupiah.
Menurut Kepala Bappeda Kab. Blitar,
Mangatas Lomban Tobing, pada tahun 2015 mendatang proyek JLS akan
difokuskan untuk konstruksi jalan selain soal pembebasan lahan.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 miliar. Namun
nominal tersebut tidak hanya untuk Kab. Blitar saja, namun untuk 7
kabupaten lain yang dilalui JLS.
Panjang JLS tersebut mencapai 618,6 km
sepanjang Pacitan hingga Banyuwangi. Di Kabupaten Blitar panjang JLS
mencapai 62,5 Km dengan lebar jalan 21 m melintasi beberapa kecamatan
masing-masing yakni Kecamatan Wates, Binangun, Panggungrejo, dan
Bakung. Untuk wilayah timur, JLS di Kabupaten Blitar berbatasan dengan
Donomulyo-Malang sedangkan di wilayah barat berbatasan dengan
Tulungagung. (IM-Dishubkominfo)
sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12152.html
KERAP TERKENDALA PENGADAAN LAHAN, PEMKAB. BLITAR GELAR SOSIALISASI PENGADAAN TANAH
Kamis, Agustus 21, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Blitar - Banyaknya
keluhan tentang kendala pengadaan lahan, Pemerintah Kabupaten Blitar
menggelar sosialisasi pengadaan tanah. Sosialisasi tersebut digelar
untuk memberikan pemahaman kepada perangkat SKPD serta Kepala Desa
tentang proses pengadaan lahan bagi pemerintah. Hal ini menjadi cukup
penting mengingat selama ini Pemkab. Blitar kerap mengalami kendala
dalam hal pengadaan lahan. Pasalnya ketersediaan tanah yang semakin
terbatas mendorontg kenaikan harga tanah secara tidak terkendali yang
pada akhirnya menyulitkan pemerintah untuk menjalankan pembangunan.
Wakil Bupati Blitar, Rijanto ditemui
usai membuka acara sosialisasi pada Selasa 20 Agustus 2014 mengatakan,
dengan sosialisasi tersebut diharapkan aparat pemerintahan dapat lebih
memahami proses dan metode pengadaan tanah yang tepat, sehingga kedepan
pemerintah tidak lagi menemui kendala yang berarti dalam melakukan
proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Diakuinya, saat ini ada
beberapa proyek pembangunan pemerintah yang masih terkendala soal
pengadaan tanah diantaranya Pembangunan Stadion Nglegok, Pelebaran Jalan
di Perkebunan Sengon, pengembangan pariwisata, serta pembangunan
sejumlah fasilitas penunjang dan kantor-kantor lain diluar sekretariat
dalam rencana perpindahan ibukota Kab. Blitar di Kec. Kanigoro. Namun
dengan media
sosialisasi semacam ini yang ditindaklanjuti dengan aksi nyata di
lapangan, Wabub berharap kendala atas sejumlah proyek pembangunan
tersebut dapat teratasi.
Sosialisasi Pengadaan Tanah yang digelar Bagian
Pemerintahan tersebut menghadirkan narasumber antara lain Anwari dari
Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jatim dan Bambang Nur Cahya dari
Kantor BPN Wilayah Jatim. (IM-Dishubkominfo) sumber:http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12133.html
JALANKAN INTRUKSI KPU, KABUPATEN BLITAR BUKA 5 RIBU LEBIH KOTAK SUARA PILPRES
Jumat, Agustus 15, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhenti begitu saja dan kali ini seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se – Indonesia
diminta untuk membuka kotak suara Pilpres 2014, termasuk di Kabupaten
Blitar. Menurut keterangan Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Lukman
Hakim, pembukaan kotak suara pilpres tersebut sesuai dengan Surat Edaran
KPU RI 11 Agustus No: 1468/KPU/VIII/2014, perihal penyampaian data
daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus,
dan daftar pemilih khusus tambahan. Menindak lanjuti itu, KPU Kabupaten
Blitar mulai rabu 13 Agutus melakukan pembukaan kotak suara di 2954 TPS
yang masing-masing TPS sejumlah 2 kotak, sehingga total berjumlah 5.908 kotak suara dan hingga kamis 14 Agustus 2014 masih menyisakan 4 kecamatan
yang belum di buka. Namun ditargetkan siang itu juga harus sudah
selesai untuk di bawa ke Jakarta. Pembukaan dilakukan setelah koordinasi
dengan panwas, kepolisian dan dihadiri juga masing-masing saksi dari
pasangan calon presiden dan wakil presiden no 1 dan 2. Data yang
dilakukan pengambilan sesuai intruksi KPU RI Seperti DPT form C7 yang
menggambarkan jumlah daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan
daftar pemilih khusus tambahan maupun yang menggunakan A5. Lukman Hakim
memastikan pembukaan kotak suara itu hanya sebatas pengambilan data
yang akan dijadikan bukti dalam persidangan di MK, bukan untuk melakukan
perubahan data yang ada di dalam kotak. (Ida Royani) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12093.html
Label:
Pemerintahan/Politik
|
0
komentar
BNN KABUPATEN BLITAR TARGETKAN 2015 LAKUKAN PENYIDIKAN SENDIRI
Jumat, Agustus 15, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Blitar hingga kini belum dilengkapi dengan tenaga untuk
menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut keterangan
Kepala BNN Kabupaten Blitar, Hennry Siswanto, selama ini pihaknya
bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus
penyalahgunaan narkoba. Sehingga BNN Kabupaten Blitar menargetkan pada
awal tahun 2015 sudah bisa melakukan penyelidikan sendiri terhadap
kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
Setidaknya dibutuhkan 12 personil untuk bisa melakukan penyelidikan
sendiri. Dan saat ini sudah ada 4 personil terdiri dari 1 orang Kompol
dan 3 orang AKP . Sehingga sisa waktu selama 5 bulan ini akan
dimaksimalkan untuk penambahan personil penyidik untuk mengisi
kekurangan 8 orang personil. Henry berharap dengan adanya penyidik
sendiri di BNN Kabupaten Blitar akan lebih memudahkan dalam menangani
penyalahgunaan narkoba. Sementara berdasarkan catatan di BNN Kabupaten
Blitar, ada sebanyak 8 kasus penyalahgunaan narkoba yang saat ini dalam
proses penanganan secara hukum. Dan ada sekitar 26 orang yang melaporkan
diri ke BNN Kabupaten Blitar agar dilakukan rehabilitas. ( Ida Royani ) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12095.html
PRAMUKA MILIK RAKYAT INDONESIA
Jumat, Agustus 15, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Era globalisasi
dewasa ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan
tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu paling utama. Untuk
itulah, sangat perlu membangun manusia yang memiliki karakter, serta
membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Dan Pramuka merupakan
salah satu wadah belajar pendidikan
berkarakter. Demikian sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
DR. H. Adhyaksa Dault, M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan
oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf saat mebuka Jambore
daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur dan peringatan Hari Pramuka Ke-53 di
Bumi Perkemahan Serut Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Kamis (14/8).
Sesuai dengan tema peringatan Hari
Pramuka ke-53,“Mantapkan Pembentukan Karakter Kaum Muda Melalui Gugus
Depan Terakreditasi”, bukan hanya membangun manusia atau pemuda cerdas
yang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga pemuda yang tangguh
kepribadiannya, luhur budi pekertinya, menjunjung kesatuan dan persatuan
Indonesia.
Karena pemuda demikianlah yang akan sanggup menghadapi tantangan
globalisasi, sanggup menghadapi berbagai persoalan negeri ini, serta
sanggup untuk menatap masa depan dengan baik. Oleh karena itu, Gerakan
Pramuka masih dan akan tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam sambutan itu Gus Ipul juga
mengingatkan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 9 Maret 1961 di
Istana Negara yang disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA menegaskan,”
Bekerjalah Sekeras-kerasnya agar pengembala kerbau, para mahsiswa bisa
mengatakan aku banggan menjadi anggota Pramuka”. Jadi disimpulkan,
pramuka bukan milik orang-orang berseragam pramuka, namun pramuka milik
rakyat Indonesia. Sebelumnya Wakil Ketua Kwartir Daerah Jawa Timur,
menjelaskan, pemuda ikon bangsa yang notabene adalah penerus cita-cita
bangsa. Dan pramuka adalah agen misi pendidikan yang berkarater. Melalui
Tema Jamda 2014, “Cintai Alam, Sejahtera Negeriku,”, Kwarda Jatim
mengajak seluruh pewserta Jamda yang berjumlah sekitar 1600 peserta
untuk siap dan sanggup menjadi putra-putra bangsa yang berkarater serta
siap bersaing di dunia internasional.
Pembukaan Jamda 2014 dan Peringatan hari
Pramuka ke-53 ditandai pemukulan bedug oleh Wagub Jatim. Juga
diacarakan penganugerahan tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa, Lencana
Dharmabhakti dan Lencana Melati dan Tunggul Kwartir terbaik
implementasi Krida Saka Bakti Husada. Untuk Lebncana Melati diantaranya
diberikan kepada FB. Datoek Soejoto dari Tulungagung, DRs. H. Widodo
Saka Bhayangkara Lencana Darma Bhakti, Saka Bakti Husada Balen dari
Bojonegoro meraih Terbaik I, Bakti Husada Nganjuk terbaik II dan Bakti
Husada Pasru Jambe Lumajangbaik III. Sementara Brivet Pendukung Brigade Penolong diberikan oleh Wakil Bupati Blitar, Wakil Bupati Situbondo dan Wakil Bupati Probolinggo.
Acara tersebut juga dimeriahkan oleh
berbagai atraksi seni tari kolaborasi, pencak silat dari anggota IPSI
Kabupaten Blitar. Bahkan Wakil Gubernur yang didampiungi Bupati Blitar,
H. Herry Noegroho serta beberapa pejabat lainnya turut berbaur dengan
peserta sekaligus berkesempatan menyanyikan lagu-lagu daerah.
Selajutnya, Wagub dan bebrapa pejabat melakukan kunjungan ke lokasi
perkemahan peserta Jamda.
Sekedar catatan, sebelumnya peserta
Jamda Kabupaten Blitar yang berjumlah 48 orang dilepas oleh Wakil Bupati
Blitar, 12 Agustus 2014 di halaman kantor Bupati Blitar. Orang nomor
dua ini berpesan, peserta jamda harus jaga kekompakan, raih prestasi sebaik mungkin.
Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan
Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan
menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda
Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang
dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan
Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari
Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus
dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga.
Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan
ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di
Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA. Pelantikan
Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka
untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan
penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi
pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA (Humas) sumber:http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12079.html
PEMERINTAH PROVINSI TARGETKAN PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN DI KABUPATEN BLITAR SELESAI TAHUN 2014
Kamis, Agustus 14, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Secara resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat ke
pemerintah Kabupaten Blitar tekait dengan pembangunan dermaga
penyeberangan di wilayah Kabupaten Blitar. Menurut Keterangan Kepala Dinas
Perhubungan Kominfo Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjoko, dalam surat
tersebut di sebutkan proses pembangunan dermaga penyeberangan di tiga
titik akan dimulai setelah lebaran atau bulan Agutus ini. Pembangunan
dermaga penyeberangan sungai yang menghubungkan antara Kabupaten Blitar
dan Kabupaten Tulungagung ini ditargetkan selesai tahun 2014. Mengingat
pembangunan dermaga ini bukan merupakan proyek multiyears. Budi
Kusumarjoko menjelaskan anggaran pembangunan dermaga ini bersumber dari
APBN dan APBD provinsi yang terdiri dari dua titik, satu dermaga
penyeberangan dari anggaran provinsi dan satu titik dari APBN. Sedangkan
pemerintah kabupaten Blitar hanya menyediakan dana sharing sekitar 10 %
dari anggaran pembangunan dermaga, yang diantaranya untuk perbaikan
infrastruktur menuju ke dermaga penyeberangan. Sementara ketiga titik
penyebarangan yang akan dibangun dermaga adalah Dusun Bedali Desa
Purwokerto Kecamatan Srengat dengan Dusun Umbutsewu Desa Kaliwungu
Kecamatan Ngunut. Selanjutnya, Dusun Manggar Desa Kunir Kecamatan
Wonodadi dengan Dusun/Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, dan di Dusun Tumpuk
Desa Purwokerto Kecamatan Srengat dengan Dusun/Desa Pundensari Kecamatan
Rejotangan Tulungagung. (Ida Royani) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12073.html
PM REHABILITASI PASCA BENCANA GUNUNG KELUD, BNPB KUCURKAN ANGGARAN 14 MILYAR RUPIAH
Rabu, Agustus 13, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
3 wilayah yang terkena dampak erupsi kelud akan mendapatkan kucuran
anggaran rehabilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Satu diantaranya Kabupaten Blitar akan mendapat anggaran dari pusat
sebesar 14 milyar rupiah. Keterangan ini diungkapkan Kepala BPBD
Kabupaten Blitar, Heru Irawan. Menurutnya, anggaran tersebut digunakan
untuk rehabilitasi DAM maupun instalasi pipa air minum warga yang rusak
akibat erupsi gunung kelud beberapa waktu lalu. Diantaranya DAM Kali
Kebo, DAM Kali Jari 1, dan DAM Kali Jari 2. Sedangkan untuk instalasi
pipa air minum di wilayah Krisik, Karanganyar, Gambaranyar dan Kampung
Baru. Rehabilitasi tersbeut merupakan pembangunan baru dengan kontruksi
bangunan yang lebih kokoh lagi. dan program ini akan dilakukan selama 2
tahun terhitung tahun 2014 hingga 2015. Lebih jauh Heru Irawan
mengatakan terkait dengan ini pada akhir bulan Agustus bupati Blitar
akan menandatangani MOU dengan BNBP bersama 2 daerah lain. (Ida Royani) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12069.html
Label:
Pemerintahan/Politik
|
0
komentar
August BUPATI BLITAR BERHARAP ADA TAMBAHAN KUOTA TENAGA HONORER K2 YANG TIDAK LULUS VERIFIKASI
Selasa, Agustus 12, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Hingga kini proses verifikasi berkas tenaga honorer
Kategori 2 yang gagal pada seleksi CPNS Oktober tahun lalu terus
berjalan. Setidaknya ada 1.025 tenaga honorer K2 yang melalui tahap
verifikasi sesuai instruksi Kemenpan RB itu. Terkait hal tersebut
Bupati Blitar, Herry Noegroho, berharap dengan verifikasi ini Kab.
Blitar bisa mendapatkan tambahan kuota CPNS khusus untuk tenaga honorer
K2. Dimana sebelumnya dari 1.543 tenaga honorer K2, kuota kelulusan
hanya diberikan kepada 518 orang diantaranya. Meski hasil verifikasi
ini nantinya akan diusulkan kembali ke BKN, namun sama halnya dengan
pernyataan Sekretaris Daerah beberapa waktu lalu, menurut Bupati Blitar
tidak bisa menjamin apakah verifikasi tersebut akhirnya berunjung pada
pengangkatan tenaga honorer K2 yang tidak lulus ujian CPNS Tahun lalu.
Terlebih dalam surat Menpan disebutkan verifikasi tersebut hanya untuk
memastikan keabsahan data tenaga honorer saja. Dimana hasilnya akan
digunakan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut . Sementara selain
memastikan keaslian SK, Ijazah, dan keabsahan tahun pengangkatan tenaga
honorer K2 bersangkutan, verifikasi tersebut juga untuk mengkroschek
apakah terdapat tenaga honorer yang masa kerjanya terputus namun
terlanjur masuk kedalam data base. Sebelumnya satu orang tenaga honorer
K2 yang merupakan tenaga teknis di salah satu kelurahan di Kab. Blitar
terpaksa dicoret dari database dan gagal dalam pemberkasan, karena
diketahui masa kerja yang bersangkutan terputus. (IRMA). sumber :http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12062.html
JABATAN SEKRETARIS DESA AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PERANGKAT DESA NON PNS
Senin, Agustus 11, 2014 | Diposting oleh
BUMI PENATARAN TC |
Edit Entri
Sebelumnya sesuai dengan PP No. 45
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS,
hampir semua posisi Sekretaris Desa di Kab. Blitar ditempati oleh
Pegawai Negeri Sipil. Meski ada beberapa yang tidak karena terganjal
usia, namun kini sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa justru
mengatur posisi Sekretaris Desa harus ditempati perangkat desa non PNS.
Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan
Kab. Blitar, Suhendro Winarso, dalam UU tersebut posisi Sekretaris
Desa akan dikembalikan seperti sebelum terbitnya PP No. 45 Tahun 2007
yang ditempati perangkat bukan dari kalangan PNS. Dengan kata lain,
jabatan Sekretaris Desa harus diisi dengan mekanisme perekrutan
perangkat desa seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, atau pengangkatan dan
pemberhantian perangkat desa. Meski demikian perekrutannya harus
mengacu pada ketentuan batas usia minimal 25 tahun dan maksimal 42 tahun
seperti yang diatur dalam UU No. 6 tahun 2014.
Mengenai Sekretaris Desa berstatus PNS
yang hingga kini masih menjabat belum dapat diputuskan kemanakah mereka
selanjutnya. Sebenarnya sesuai PP No. 45 tersebut perangkat yang
menjadi PNS bisa dimutasi setelah menjabat selama 6 tahun, sehingga
sekretaris desa yang pengangkatannya pada tahun 2007 sudah bisa
dimutasi ke SKPD lain. Hanya saja karena aturan teknis dari Menteri
Dalam Negeri belum turun, Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian
tidak bisa langsung melakukan pergeseran posisi atas mereka, terlebih
pengangkatan sekretaris desa sebelumnya tidak melalui mekanisme CPNS dan
banyak diantara mereka yang tidak memenuhi standart kualifikasi pendidikan. (IRMA.) sumber: http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12042.html
Langganan:
Postingan (Atom)
