Telecenter BUMI PENATARAN

Blitar - 5 Agustus 2014, Blitar tepat memasuki usianya yang ke-690. Perayaan Hari Jadi di wilayah ini berlangsung khidmad dan meriah, diikuti oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari Kepala SKPD sampai perangkat desa. Kegiatan prosesi hari jadi dimulai dari alun-alun Kota Blitar dan Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar, Selasa (5/8).

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar tanggal 30 Juni 2014, Nomor : 188/245/409.012/KPTS/2014, Tema peringatan Hari Jadi Blitar ke-690 Tahun 2014 adalah :

‘SEMANGAT HARI JADI BLITAR KE-690 DAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-69 TAHUN 2014, SEBAGAI MOMENTUM TERBAIK UNTUK MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN”.

Kegiatan inti Peringatan Hari Jadi Blitar ke-690 Tahun 2014 antara lain; Pisowanan Agung yang diikuti oleh Kepala Desa/Kelurahan beserta Perangkatdan Ketua BPD/FMK, Ketua LPMK/LPPD se-Kabupaten Blitar yang dipimpin  oleh Camat masing-masing Kecamatan dengan membawa Panji Desa/Kelurahan/Kecamatan (Ukuran tinggi tiang 2 Meter, warna tiang hitam ukuran Panji 50 cm x 75 cm) dengan memakai busana Kejawen Cakrik/Model Surakarta (Solo), Upacara (Prosesi) Kitab Sejarah dan Lambang Daerah dari Aloon – Aloon Kota Blitar menuju Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, ini dilakukan oleh Paraga (Petugas Kirab) yang telah ditunjuk. Kitab sejarah dan lambing daerah tersebut diterima Sekretaris Daerah yang kemudian di serahkan Bupati Blitar. Selanjutnya orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyerahkannya kepada Kertua DPRD, selanjutnya bukti sejarah tersebut disimpan kembali. Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung dari jam 08.30 WIB tersebut, juga ada kirab foto Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar dari masa ke masa.

Bupati Blitar, H. Herry Noegroho dalam sambutannya mengingatkan, pemerintahan yang dahulu dengan sekarang berbeda. Jika dahulu, masyarakat sangat patuh terhadap pemerintah, sekarang diharapkan antara pemerintah dengan masyarakat ada sinergi demi mewujudkan Blitar yang adil, makmur dan religius. Hal senada jga diungkapkan Wakil BUpati Blitar, H. Rijanto. Ditegaskannya, antara pemerintah pusat sampai pemerintahan desa harus ada konsolidasi, komunikasi sehingga proses pembangunan di wilayah pedesaan bisa merata. (Humas) sumber : http://www.blitarkab.go.id/2014/08/12020.html